Categories
Berita

ILUNI UI Buka Suara Soal Kasus Plagiarisme di Perguruan Tinggi

Jakarta, 15 Februari 2021 – Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Andre Rahadian memberikan suara dan opininya terkait kasus plagiarisme yang marak terjadi di perguruan tinggi. Dia menilai, plagiarisme dalam perguruan tinggi berpotensi merusak karakter bangsa.

“Perguruan tinggi bukan hanya tempat untuk menimba ilmu, tapi Juga karakter. ILUNI UI menaruh perhatian besar adanya persoalan plagiarisme yang dapat menurunkan karakter yang sangat diperlukan oleh bangsa indonesia yaitu kejujuran,” ucap Andre dalam pembukaan diskusi daring Forum Diskusi Salemba Policy Center ILUNI UI dengan tema “Menjaga Kehormatan Dunia Akademik Indonesia: Cegah Plagiarisme”, Senin (15/2).

Menurut Andre, sikap permisif menjadi salah satu sumber dari maraknya berbagai kasus plagiarisme yang terjadi pada dunia pendidikan tinggi. Andre berharap, pihak yang berwenang dalam dunia pendidikan dan para pemangku kepentingan lainnya bisa bersikap tegas dan serius dalam menangani plagiarisme dalam bentuk apapun. “ILUNI UI berharap riset nasional dan international oleh para pendidik di kampus apalagi kampus sekelas UI harus semakin digalakkan, sehingga semakin banyak karya-karya tulis pengajar yang mendapatkan sitasi,” ungkapnya.

Tim Penilai Angka Kredit Dosen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia Prof. Dr.rer.nat. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T. menjelaskan dalam menerbitkan karya ilmiah terdapat kode etik yang harus dipatuhi. Plagiarisme merupakan salah satu bentuk pelanggaran dari kode etik karya ilmiah, termasuk self plagiarism. “Ketika suatu karya sudah dipublikasikan, ada copyright transfer agreement. Sepanjang belum dilakukan, karya tersebut masih milik penulis. Begitu sudah dipublikasikan, maka itu milik penerbit. Dalam dunia sains dilihat dari pendekatan etika, self plagiarism sudah masuk ke dalam plagiat,” papar Prof. Heru.

Lebih lanjut, Prof. Heru menyatakan, seseorang yang melakukan pelanggaran etika, maka sanksinya seharusnya secara etika. Ketika seorang dosen melakukan suatu plagiat dan diketahui kalangan akademisi dan publik, maka kariernya seharusnya sudah selesai sebagai dosen. “Membawa sanksi etik kepada pelanggaran hukum tentu ada kendala karena regulasi yang ada tidak atau belum cukup untuk mengakomodir pelanggaran kode etika. Perkembangan pelanggaran etika juga jauh lebih cepat dari perkembangan perangkat regulasi,” imbuh dia.  

Senada dengan Prof. Heru, Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sumatera Utara Dr.Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir juga menyoroti regulasi seputar plagiarisme yang menurutnya harus terus diperbarui. Salah satunya, belum adanya regulasi yang mengatur tentang self plagiarism. “Kalau tidak memperbarui dan mengamati pedoman terkait plagiarisme, yang terjadi adalah polemik tidak berakhir yang akan menciptakan kubu-kubu,” tukas dia.

Dr. Kartini juga menekankan dalam pola relasi dan hubungan antara Kemendikbud dan perguruan tinggi, Kemendikbud merupakan pengambil keputusan. Sehingga, ketika terjadi sebuah kasus seperti self plagiarism, diperlukan pedoman yang betul-betul rinci. “Perubahan terjadi dengan cepat di era digitalisasi saat ini. Mana yang boleh, mana yang tidak bisa jadi rancu. Orang bisa saja bertanya apa salahnya kutip karya miliknya sendiri. Hal ini harus diselesaikan dari segi etik dan hukum, apakah boleh atau tidak,” sebutnya.

Menanggapi isu seputar plagiarisme, Ketua Dewan Guru Besar UI Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D. menyampaikan bahwa UI telah memiliki regulasi yang mengatur plagiarisme di kalangan Sivitas Akademika UI. “Peraturan internal UI yang berkaitan dengan plagiarisme minimal ada tiga ketentuan. Yang pertama, peraturan Rektor UI No. 2018/SK/R/UI/2009 tentang pedoman penyelesaian masalah plagiarisme yang dilakukan Sivitas Akademika UI, pada 2018 ada peraturan rektor juga Tentang Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran, dan yang terbaru Peraturan Rektor UI no. 14 tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku UI,” jelas Prof. Tuti.

Kemudian, ia juga menambahkan berbagai upaya lain yang telah dilakukan UI untuk mengatasi masalah plagiarisme di dalam Sivitas Akademika UI di antaranya, mewajibkan mahasiswa untuk memberikan pernyataan tertulis untuk skripsi, tugas akhir, tesis, dan disertasi bahwa karya ilmiah tersebut bebas plagiarisme. Jika terbukti melanggar, akan ada sanksi berupa pencabutan gelar. UI juga mewajibkan pembimbing untuk memberikan dokumen  Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, serta membatasi jumlah bimbingan yang dilayani. “UI juga berlangganan I-Thenticate dan Turnitin untuk melakukan similarity checking yang wajib dilalui mahasiswa yang menuliskan tugas akhir,” katanya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Cahaya Guru Dra. Henny Supolo MA menilai kasus plagiarisme yang terjadi di dunia pendidikan tinggi saat ini merupakan hasil dari berbagai sistem pendidikan yang rentan pada pembenaran ketidakjujuran. Pendidikan dilihat hanya berfokus pada hasil, tapi tidak berfokus pada kematangan dan kesiapan anak. “Dari dasarnya, sistem pendidikan sudah membuka kemungkinan ketidakjujuran dan lemahnya berpikir kreatif dan kritis,” kata Dra. Henny.

Untuk itu, dia mendorong penyelenggara pendidikan dan pihak-pihak terkait untuk menilik ke arah tiga pusat pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro yakni alam pendidikan, alam keluarga, dan alam pergerakan pemuda. Tiga pusat ini punya tanggung jawab untuk  membangun kejujuran seseorang yang dilakukan secara dini dan konsisten. “Jadi ini semua tidak ujuk-ujuk di pendidikan tinggi, tapi sudah diwarisi sejak pendidikan dasar,” pungkasnya. (*)

Informasi selengkapnya: Devi Irma Safitri +62 813 8044 9686 (Sekretariat ILUNI UI)

Categories
Berita

Hadapi Ancaman Mutasi Virus, ILUNI UI Dukung Pembatasan WNA Masuk

Jakarta, 27 Januari 2021 – Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Andre Rahadian mendukung langkah pembatasan WNA masuk ke Indonesia mitigasi penanganan COVID-19. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk meminimalisir potensi masuknya mutasi virus COVID-19 yang telah terdeteksi di Inggris, Afrika Selatan, dan sejumlah negara di Asia.

Andre mengapresiasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan pembatasan masuk Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang datang dari luar negeri. Hanya saja pelaksanaannya harus dilakukan dengan konsisten agar berdampak pada penurunan penyebaran virus. “Pemerintah sudah melakukan mitigasi dengan PSBB Jawa-Bali untuk mengurangi pergerakan penduduk. Sudah melakukan pelarangan WNA untuk datang ke indonesia kecuali memenuhi persyaratan. Semoga ini bisa mencegah masuknya mutasi virus COVID-19 yang disebut lebih berbahaya,” ungkap Andre dalam sesi diskusi daring Forum Diskusi Salemba dengan tema “Mitigasi Varian Baru SARS CoV-2 dan Dampaknya terhadap Vaksin SARS CoV-2 di Indonesia”, Rabu (27/1)

Selain pembatasan pergerakan penduduk dalam dan luar negeri, Andre juga mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kesiapan vaksinasi COVID-19. Tidak hanya terkait distribusi maupun teknis pemberian, namun pemerintah harus sigap akan implikasi mutasi virus terhadap vaksin yang telah ada. “Ada lima vaksin yang disetujui, yang sudah mulai dari Sinovac. Kita belum dapat informasi apakah vaksin ini bekerja untuk varian baru,” ucapnya.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, SpP(K), MARS, DTM&H, DTCE mengungkap, kemunculan terjadinya mutasi yang membentuk varian baru lumrah terjadi. Adanya kemungkinan mutasi yang baru muncul dan bermasalah terhadap kerja vaksin menjadi tugas bagi industri vaksin global. “Vaksin harus siap untuk disesuaikan berdasarkan kondisi mutan SARS CoV-2 agar kinerja vaksin masih efektif dalam mengenali SARS CoV-2,” tutur dia.

Lebih lanjut, dr. Tjandra juga menyatakan, munculnya mutasi SARS CoV-2 varian D614 sebenarnya sudah lama, tepatnya sejak Februari 2020. “Menariknya Pemerintah Inggris melaporkan ke WHO melalui mekanisme International Health Regulation yang mengatur kemungkinan penularan penyakit antar negara. Selain di Inggris, mutasi SARS CoV-2 juga terjadi di Afrika Selatan,” imbuh dia.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Alergi-Imunologi Indonesia Dr. dr. Iris Rengganis, Sp.PD-KAI  meyakinkan, varian baru SARS CoV-2 dari Inggris tidak memengaruhi kerja vaksin yang sudah beredar saat ini. Namun, varian baru dari Afrika Selatan masih dalam pantauan dampaknya terhadap kerja vaksin yang sudah ada saat ini.

Dia menyebut, mutasi tetap akan terjadi pada virus. Ada yang bersifat kecil-kecilan dan ada pula yang bersifat besar-besaran. Misalnya, pada virus influenza akan berubah setiap tahunnya. Jadi, WHO akan mengumumkan kepada produsen, vaksin tipe strain virus apa saja yang akan beredar pada tahun selanjutnya. Sehingga, vaksin untuk virus influenza setiap tahun akan dibuat yang baru.

Namun, dr. Iris meyakinkan mutasi varian B117 di Inggris tidak mempengaruhi efektivitas vaksin atau netralisasi vaksin karena mutasi hanya bersifat sebagian saja pada permukaan virus (spike virus). Berbeda dengan penemuan mutasi SARS CoV-2 yang ditemukan di Afrika. ”Yang jadi masalah B1351 di Afrika Selatan menunjukkan dualitas. Kalau kadar netralisasinya tinggi itu baik, namun jika rendah tidak berhasil untuk dinetralisasi. Bisa jadi vaksin menjadi tidak efektif,” paparnya.

Di sisi lain, Epidemiolog Universitas Indonesia dr. Pandu Riono, MPH, Ph.D mengingatkan vaksin bukanlah solusi tunggal untuk mengatasi pandemi.  Menurut dr. Pandu, tak perlu ada persyaratan-persyaratan yang menghambat proses vaksinasi. “Kata-kata layak dan tidak layak itu sangat mengganggu, kemudian tidak ada referensinya. Jangan buat persyaratan-persyaratan yang menghambat di lapangan,” tukas dia.

Dr. Pandu juga menjelaskan bahwa vaksin aman untuk lansia 60 tahun ke atas. Dari semua tenaga kesehatan yang jadi prioritas, nakes paling berisiko adalah nakes 60 tahun ke atas. Sinovac adalah salah satu vaksin yang disebutnya tidak memberikan batasan pemberian berdasarkan usia. ”Vaksinasi ini bermanfaat untuk mencegah angka hospitalisasi dan menurunkan angka kematian. Negara yang memprioritaskan tenaga medis dan lansia 60 tahun ke atas, angka kematian pada usia tersebut yang tadinya 30 persen turun jadi 7 persen,” imbuhnya.

Dia juga kembali meminta pemerintah untuk tidak menyangkal dengan permasalahan yang sangat besar. Saat ini, Indonesia berkejaran dengan makin meningkatnya penularan, serta mutasi virus yang alamiah pasti terjadi. Untuk itu, dr. Pandu meminta pemerintah memprioritaskan pandemi dibandingkan ekonomi, serta melibatkan masyarakat sebagai garda terdepan. ”Kita harus benar-benar menangani pandemi dengan manajemen modern, yaitu dengan rencana. Sampai saat ini, indonesia belum punya perencanaan. Kita dorong pemerintah untuk membuat rencana. Tanpa perencanaan kita tidak tahu bagaimana. Jangan lagi mengulangi kesalahan lalu,” pungkasnya (*)

Informasi selengkapnya: Devi Irma Safitri +62 813 8044 9686 (Sekretariat ILUNI UI)