Di Balik Pengesahan ILUNI UI Oleh Kemenkumham dan Isu Miring Seputar Munas VII ILUNI UI

Gelaran Munas VII ILUNI UI 2016 sempat diterpa isu tidak sedap. Dinamika organisasi semakin memanas ketika pada Kamis, 9-6-2016, Herry Hernawan (alumnus FHUI ’80) mengajukan gugatan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menggugat keabsahan kepengurusan ILUNI UI di bawah kepemimpinan Chandra Motik Yusuf dan juga keabsahan Munas VII ILUNI UI yang digelar pada Sabtu, 28 Mei 2016.

Chandra Motik mengaku menghubungi Herry untuk berdialog membicarakan masalah tersebut sebelum gugatan didaftarkan, menunggu kepulangannya dari Konferensi International Maritime Organization (IMO) di London Inggris. Namun permintaan itu tidak dihiraukan dan gugatan hukum tetap dilayangkan, bahkan Herry melakukan konferensi pers dan mengumbar permasalahan internal organisasi kepada publik. Maka sepulangnya dari London, meskipun beberapa pihak mendesak untuk melakukan dialog termasuk Rektor UI, Chandra Motik akhirnya bersikeras menolak dan siap menghadapi gugatan hukum.

“Untuk apa ada dialog, gugatan hukum sudah dilayangkan, persepsi negatif sudah dia sebar kemana-mana,” tegas Chandra Motik pada rapat Rabuan di Jl. Yusuf Adiwinata 33 Menteng Jakarta Pusat. “Dia jual, kita beli.”

Dalam perkembangannya, gugatan hukum yang dilakukan Herry Hernawan ternyata ikut mempengaruhi jalannya Pemilu Raya (Pemira) ILUNI UI. Pada tanggal 17 Juni 2016 tersiar kabar Moeldoko mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai Ketua Umum, yang salah satu alasan utamanya karena ada gugatan hukum yang tengah berjalan. Tidak berhenti sampai di situ, seminggu sebelum pemungutan suara, pada acara Halal Bihalal dan Gathering Pemira ILUNI UI tanggal 28 Juli 2016, Fahri Hamzah juga menyatakan mundur dari pencalonannya, yang salah satu alasannya juga karena gugatan hukum.

Minggu terakhir memimpin ILUNI UI boleh jadi menjadi minggu paling sibuk bagi Chandra Motik. Terpantau di media sosial, berbagai manuver dan provokasi dari beberapa kelompok alumni semakin memanas. Hal itu menimbulkan kekawatiran bagi Cahndra Motik bahwa berbagai isu tersebut akan terus mengganggu kepengurusan ILUNI UI 2016-2019. Karena itu, ia dan beberapa orang pengurus melakukan langkah cepat untuk memperoleh legalitas hukum agar langkah ILUNI UI ke depan tidak lagi direcoki oleh isu-isu yang tidak perlu.

Akhirnya sehari sebelum Chandra Motik membacakan Laporan Pertanggungjawaban di depan peserta Munas VII ILUNI UI, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Surat Keputusan Menteri No.AHU-0069102 AH 01.07 Tahun 2016 Tentang PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS INDONESIA (ILUNI UI) pada tanggal 29 Juli 2016.

“Serangan bertubi-tubi yang kita terima justru membuat kita lebih kompak, membuat banyak pihak simpati dan beramai-ramai memberikan dukungan. Untuk mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham ini terbilang cukup rumit, tetapi dengan dukungan dan bantuan banyak pihak, alhamdulillah kita bisa mendapatkannya dalam waktu yang relatif singkat, “tutur Chandra Motik seusai membacakan LPJ. “Ini jadi pelajaran penting bagi kita dan bagi ILUNI UI, kita tidak boleh mundur karena intimidasi, kita tidak boleh lemah karena provokasi, tetapi justru kita harus semakin kuat, semakin kuat, semakin fight, karena kita ini alumni UI.”