Press Release

Diskusi Bulanan ILUNI UI
Solusi UI untuk Indonesia

“Kontroversi RUU Pemilu 2019, 
Demokrasi Indonesia di Persimpangan Jalan”

 

Pembahasan RUU Pemilu 2019 masih berjalan alot. Masih ada lima isu krusial yang belum disepakati bersama. Lima isu krusial itu adalah ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, sistem pemilu, sebaran kursi per daerah pemilihan, dan metode konversi suara. Pemerintah dan DPR belum bersepakat untuk beberapa isu. Begitu juga di DPR, mengerucut ke lima opsi dalam membahas lima isu krusial yang belum dicapai kesepakatannya. Berbagai partai masih terbelah dalam menyikapinya.

Padahal, persiapan untuk pemilu 2019 mesti segera dilakukan oleh KPU. Membuka diskusi bulanan ILUNI UI di Jakarta 18 Juli 2017, Herzaky M Putra dari Policy Center ILUNI UI selaku moderator menyampaikan bahwa semakin berlarutnya pembahasan RUU Pemilu 2019 dan lambatnya kesepakatan dicapai, bisa mempengaruhi proses persiapan dan kualitas Pemilu 2019. Padahal, Pemilu 2019 merupakan salah satu langkah penting dalam menentukan masa depan bangsa ini.

Dalam diskusi tersebut, Prof Satya Arinanto, pakar hukum Universitas Indonesia, menyatakan kalau RUU Pemilu 2019 bukan merupakan satu-satunya RUU Pemilu yang belum diselesaikan. Berdasarkan prolegnas sejak 2014, baru 37 RUU yang disahkan menjadi UU, dari total 187 RUU. Ini setara dengan 19%, padahal masa jabatan Presiden Joko Widodo sudah mencapai 50% masa jabatan. Banyak RUU yang berkaitan dengan permasalahan bangsa, menunggu untuk diselesaikan, bukan hanya RUU Pemilu 2019.

Khusus RUU Pemilu 2019, pemerintah bersama DPR seharusnya sudah mempersiapkan ini sejak 2014, begitu palu pelaksanaan pemilihan umum presiden dan legislatif secara serentak diketok oleh Mahkamah Konstitusi pada awal tahun 2014.
Ini mengingat putusan MK itu berimplikasi pada perubahan budaya hukum masyarakat kita dalam melaksanakan pemilu dan masyarakat Indonesia belum memiliki pengalaman dalam pelaksanaan pilpres dan pileg serentak, maka tentunya memerlukan waktu yang tidak sebentar dalam mempersiapkan infrastruktur politik persiapan pemilu serentak di 2019.
Seharusnya Presiden Joko Widodo memahami hal ini begitu beliau terpilih. Demikian menurut Titi Anggraini,
Executive Director Perludem, masih dalam diskusi Iluni UI.

Sayangnya, pemerintahan saat ini sepertinya gagap dalam merespon amanah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Baru pada tahun 2016, RUU Pemilu 2019 masuk dalam program legislasi nasional. Pembahasannya pun baru dimulai di awal tahun 2017, lanjut Titi.

Berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden, A. Riza Patria, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra menyatakan kalau partainya konsisten dengan pilihan ambang batas pencalonan presiden 0%. Ada tiga alasan yang mendasarinya. Pertama, penentuan ambang batas pencalonan presiden di luar 0%, berapapun angkanya, bertentangan dengan amanat konstitusi, dan jika penentuannya berdasarkan perolehan suara pada saat pemilu 2014, sama saja seperti menggunakan tiket bioskop yang sama dua kali (untuk tahun 2014 dan 2019). Kedua, untuk membangun demokrasi, kita perlu membangun budaya kontestasi. Sedangkan dengan adanya batasan tertentu (selain 0%), pilihan calon presiden bakal sangat terbatas. Ini sama saja membelenggu demokrasi. Ketiga, berdasarkan Undang-Undang Dasar, yang berhak mengajukan calon presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Sedangkan saat ini, yang terlihat cukup ngotot dalam menggolkan ambang batas pencalonan presiden 20% kursi DPR adalah pemerintah. Ini mengundang pertanyaan besar.

Sedangkan menurut Fandi Utomo, anggota DPR RI dari Partai Demokrat, keinginan untuk melakukan penyederhanaan parlemen dan penguatan sistem presidensiil sebenarnya sangat ditentukan oleh 4 variabel di luar ambang batas pencalonan presiden, yaitu variabel ambang batas parlemen, sistem pemilu, sebaran kursi per daerah pemilihan, dan metode konversi suara. Keinginan tersebut tidak tercermin dalam opsi yang diajukan pemerintah, yaitu opsi A.
Masih menurut Fandi, pengaturan ambang batas pencalonan presiden dengan menggunakan hasil pemilu 2014 juga tidak relevan. Pengaturan dapat dilakukan pada ketentuan “partai atau gabungan partai” seperti apa yang berhak mengajukan calon presiden, tanpa mengaitkan dengan perolehan suara legislatif pemilu 2014.

Dani M. Akhyar, Direktur Utama Lembaga Riset dan Konsultan Manilka, menyatakan publik memiliki persepsi negatif kepada partai politik, berkaitan dengan proses pembahasan RUU Pemilu 2019. Hal ini karena menurut mereka, partai politik dalam memilih opsi ambang batas pencalonan presiden, hanya memperjuangkan kepentingannya masing-masing, bukan untuk kepentingan rakyat ataupun bangsa. Di sisi lain, publik memiliki persepsi positif atas ambang batas pencalonan presiden sebesar 0%, karena menurut publik, hal ini bakal memberikan alternatif baru dalam kepemimpinan nasional.

Argumen pemerintah berkaitan ambang batas pencalonan presiden juga dikritisi Titi Anggraini. Pemerintah mengajukan opsi 20% kursi DPR untuk ambang batas pencalonan presiden dengan tujuan konsolidasi sistem pemerintahan presidensial. Menurut Titi, hal ini tidak tepat, mengingat konsolidasi sistem pemerintahan presidensial telah ada jawabannya dalam konstitusi. Persyaratan presiden terpilih harus mencapai 50%+1, dan pemilihnya harus berasal dari minimal dua pertiga provinsi, secara otomatis akan mengonsolidasi sistem pemerintahan presidensiil. Presiden terpilih bakal mendapatkan suara lebih dari setengah jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Jika memang banyak calon presiden yang diajukan, dan tidak ada calon yang mendapatkan suara 50%+1, maka konsolidasi secara alamiah akan terjadi di putaran 2, dengan hanya dua calon yang bertarung.

Jika memang lima isu krusial dalam RUU Pemilu 2019 harus diputus melalui voting, Titi berharap voting dilakukan secara terbuka, bisa diakses publik, bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekedar hasil transaksi politik.

 

Salam Demokrasi,
Pengurus Pusat
Ikatan Alumni (ILUNI) UI 2016-2019
http://iluni.ui.ac.id/

 

Contact person:
Ivan Ahda
Head of Communication Center ILUNI UI
M : +62 811-2030-230
E : ivan.ahda@alumni.ui.ac.id / kontak-iluni@ui.ac.id

FB: alumni,ui

IG: iluni,ui

ILUNI UI 2016 – 2019

“Rumah Kita”

Klarifikasi Atas Forum BARA UI dan Isu Radikalisme.

Pada hari Senin tanggal 10 Juli, di UI diselenggarakan acara deklarasi gerakan anti-radikalisme oleh kelompok yang menamakan diri Forum Bela Negara Alumni Universitas Indonesia (BARA UI) yang disebut di beberapa media sebagai sebuah forum yang diinisiasi dan didukung oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI). Melalui rilis ini, kami sampaikan bahwa ILUNI UI, sebagai lembaga, bukan merupakan inisiator maupun terkait langsung dengan forum tersebut.
 
ILUNI UI terus berkomitmen pada NKRI, Pancasila, UUD’45, dan Bhineka Tunggal Ika. Kami sejalan dengan pihak manapun dan menganggap bahwa hal tersebut harus terus dipupuk dengan baik dengan rasa kebersamaan dan kekeluargaan sesama anak bangsa.
 
Tidak selayaknya komitmen pada NKRI dan Pancasila digunakan menjadi alat politik dan stigmatisasi terhadap beberapa kalangan dan organisasi. Stigmatisasi tersebut berpotensi merugikan pihak lain dan justru dapat memecah belah persatuan bangsa yang selama ini sudah terbangun dengan baik.
 
Oleh karena itu, ILUNI UI sebagai bagian dari bangsa ini yang peduli terhadap semangat Bhinneka Tunggal Ika, menghimbau berbagai pihak agar terus memupuk rasa kekeluargaan serta sikap saling percaya dan saling menghormati untuk terus membangun persatuan bangsa.
 
Demikian rilis ini kami sampaikan sebagai bentuk klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang mungkin terjadi.
 
Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI)
 
Ketua Umum
Arief B. Hardono
 
Sekretaris Jendral
Andre Rahadian

Press Release

Diskusi Bulanan ILUNI UI
Solusi UI untuk Indonesia

“Kontroversi RUU Pemilu 2019, 
Demokrasi Indonesia di Persimpangan Jalan”

 

Pembahasan RUU Pemilu 2019 masih berjalan alot. Masih ada lima isu krusial yang belum disepakati bersama. Lima isu krusial itu adalah ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, sistem pemilu, sebaran kursi per daerah pemilihan, dan metode konversi suara. Pemerintah dan DPR belum bersepakat untuk beberapa isu. Begitu juga di DPR, mengerucut ke lima opsi dalam membahas lima isu krusial yang belum dicapai kesepakatannya. Berbagai partai masih terbelah dalam menyikapinya.

Padahal, persiapan untuk pemilu 2019 mesti segera dilakukan oleh KPU. Membuka diskusi bulanan ILUNI UI di Jakarta 18 Juli 2017, Herzaky M Putra dari Policy Center ILUNI UI selaku moderator menyampaikan bahwa semakin berlarutnya pembahasan RUU Pemilu 2019 dan lambatnya kesepakatan dicapai, bisa mempengaruhi proses persiapan dan kualitas Pemilu 2019. Padahal, Pemilu 2019 merupakan salah satu langkah penting dalam menentukan masa depan bangsa ini.

Dalam diskusi tersebut, Prof Satya Arinanto, pakar hukum Universitas Indonesia, menyatakan kalau RUU Pemilu 2019 bukan merupakan satu-satunya RUU Pemilu yang belum diselesaikan. Berdasarkan prolegnas sejak 2014, baru 37 RUU yang disahkan menjadi UU, dari total 187 RUU. Ini setara dengan 19%, padahal masa jabatan Presiden Joko Widodo sudah mencapai 50% masa jabatan. Banyak RUU yang berkaitan dengan permasalahan bangsa, menunggu untuk diselesaikan, bukan hanya RUU Pemilu 2019.

Khusus RUU Pemilu 2019, pemerintah bersama DPR seharusnya sudah mempersiapkan ini sejak 2014, begitu palu pelaksanaan pemilihan umum presiden dan legislatif secara serentak diketok oleh Mahkamah Konstitusi pada awal tahun 2014.
Ini mengingat putusan MK itu berimplikasi pada perubahan budaya hukum masyarakat kita dalam melaksanakan pemilu dan masyarakat Indonesia belum memiliki pengalaman dalam pelaksanaan pilpres dan pileg serentak, maka tentunya memerlukan waktu yang tidak sebentar dalam mempersiapkan infrastruktur politik persiapan pemilu serentak di 2019.
Seharusnya Presiden Joko Widodo memahami hal ini begitu beliau terpilih. Demikian menurut Titi Anggraini,
Executive Director Perludem, masih dalam diskusi Iluni UI.

Sayangnya, pemerintahan saat ini sepertinya gagap dalam merespon amanah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Baru pada tahun 2016, RUU Pemilu 2019 masuk dalam program legislasi nasional. Pembahasannya pun baru dimulai di awal tahun 2017, lanjut Titi.

Berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden, A. Riza Patria, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra menyatakan kalau partainya konsisten dengan pilihan ambang batas pencalonan presiden 0%. Ada tiga alasan yang mendasarinya. Pertama, penentuan ambang batas pencalonan presiden di luar 0%, berapapun angkanya, bertentangan dengan amanat konstitusi, dan jika penentuannya berdasarkan perolehan suara pada saat pemilu 2014, sama saja seperti menggunakan tiket bioskop yang sama dua kali (untuk tahun 2014 dan 2019). Kedua, untuk membangun demokrasi, kita perlu membangun budaya kontestasi. Sedangkan dengan adanya batasan tertentu (selain 0%), pilihan calon presiden bakal sangat terbatas. Ini sama saja membelenggu demokrasi. Ketiga, berdasarkan Undang-Undang Dasar, yang berhak mengajukan calon presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Sedangkan saat ini, yang terlihat cukup ngotot dalam menggolkan ambang batas pencalonan presiden 20% kursi DPR adalah pemerintah. Ini mengundang pertanyaan besar.

Sedangkan menurut Fandi Utomo, anggota DPR RI dari Partai Demokrat, keinginan untuk melakukan penyederhanaan parlemen dan penguatan sistem presidensiil sebenarnya sangat ditentukan oleh 4 variabel di luar ambang batas pencalonan presiden, yaitu variabel ambang batas parlemen, sistem pemilu, sebaran kursi per daerah pemilihan, dan metode konversi suara. Keinginan tersebut tidak tercermin dalam opsi yang diajukan pemerintah, yaitu opsi A.
Masih menurut Fandi, pengaturan ambang batas pencalonan presiden dengan menggunakan hasil pemilu 2014 juga tidak relevan. Pengaturan dapat dilakukan pada ketentuan “partai atau gabungan partai” seperti apa yang berhak mengajukan calon presiden, tanpa mengaitkan dengan perolehan suara legislatif pemilu 2014.

Dani M. Akhyar, Direktur Utama Lembaga Riset dan Konsultan Manilka, menyatakan publik memiliki persepsi negatif kepada partai politik, berkaitan dengan proses pembahasan RUU Pemilu 2019. Hal ini karena menurut mereka, partai politik dalam memilih opsi ambang batas pencalonan presiden, hanya memperjuangkan kepentingannya masing-masing, bukan untuk kepentingan rakyat ataupun bangsa. Di sisi lain, publik memiliki persepsi positif atas ambang batas pencalonan presiden sebesar 0%, karena menurut publik, hal ini bakal memberikan alternatif baru dalam kepemimpinan nasional.

Argumen pemerintah berkaitan ambang batas pencalonan presiden juga dikritisi Titi Anggraini. Pemerintah mengajukan opsi 20% kursi DPR untuk ambang batas pencalonan presiden dengan tujuan konsolidasi sistem pemerintahan presidensial. Menurut Titi, hal ini tidak tepat, mengingat konsolidasi sistem pemerintahan presidensial telah ada jawabannya dalam konstitusi. Persyaratan presiden terpilih harus mencapai 50%+1, dan pemilihnya harus berasal dari minimal dua pertiga provinsi, secara otomatis akan mengonsolidasi sistem pemerintahan presidensiil. Presiden terpilih bakal mendapatkan suara lebih dari setengah jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Jika memang banyak calon presiden yang diajukan, dan tidak ada calon yang mendapatkan suara 50%+1, maka konsolidasi secara alamiah akan terjadi di putaran 2, dengan hanya dua calon yang bertarung.

Jika memang lima isu krusial dalam RUU Pemilu 2019 harus diputus melalui voting, Titi berharap voting dilakukan secara terbuka, bisa diakses publik, bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekedar hasil transaksi politik.

 

Salam Demokrasi,
Pengurus Pusat
Ikatan Alumni (ILUNI) UI 2016-2019
http://iluni.ui.ac.id/

 

Contact person:
Ivan Ahda
Head of Communication Center ILUNI UI
M : +62 811-2030-230
E : ivan.ahda@alumni.ui.ac.id / kontak-iluni@ui.ac.id

FB: alumni,ui

IG: iluni,ui

ILUNI UI 2016 – 2019

“Rumah Kita”

 

“Penggunaan hak angket terkait pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR, 27 April 2017 yang di-inisiasi oleh permintaan Komisi III DPR RI ke KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan mantan Anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani, dikhawatirkan bisa menghambat penuntasan kasus dugaan korupsi e-KTP yang sedang ditangani oleh KPK,” ujar
Ketua Umum ILUNI UI Arief Budhy Hardono kepada Pers, Kamis (6/7) di Jakarta. Ketua Umum ILUNI UI Arief Budhy Hardono didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) ILUNI UI Andre Rahadian dan Ketua ILUNI UI Tomy Suryatama.

Lebih lanjut Tomy menjelaskan, selain penggunaan dasar hukum dan proses penetapannya yang masih kontroversial, pengguliran Hak Angket di saat proses hukum pemeriksaan kasus korupsi e-KTP sedang berlangsung juga dinilai bisa mengarah kepada tindakan “obstruction
of justice” (menghalang-halangi proses penegakan hukum) dan dapat ditenggarai sebagai bagian dari serangan balik oleh koruptor untuk melemahkan KPK.

Kasus e-KTP yang merupakan kasus korupsi terbesar yang pernah ditangani oleh KPK baik dari segi jumlah (merugikan negara hingga Rp 2.3 triliun) maupun keterlibatan penyelenggara negara dan elite politik yang sudah diselidiki sejak 3 tahun terakhir ini.

Dalam dakwaan Jaksa tercantum nama-nama besar mulai mulai dari anggota, pejabat Kementerian hingga beberapa korporasi diduga ikut menerima aliran dana korupsi e-KTP. Sejumlah nama yang diduga menerima uang, saat ini ada yang masih menjadi Ketua DPR, anggota DPR, kepala daerah, bahkan menjadi menteri anggota kabinet. Pengusutan kasus ini
secara tuntas dengan menjerat semua aktor dan jaringan yang terlibat, hingga membongkar modus yang dilakukan dalam mega korupsi e-KTP merupakan tonggak sejarah penting dalam agenda pemberantasan korupsi bangsa ini.

Di tempat yang sama Sekjen ILUNI UI Andre, menambahkan untuk memastikan kasus korupsi e-KTP dan kasus-kasus besar lainnya dapat dituntaskan oleh KPK tanpa intervensi dari pihak mana pun, ILUNI UI dan BEM UI melakukan Aksi Bersama dengan tema “Tolak Intervensi,
Berantas Korupsi !” tanggal 7 Juli 2017 di DPR RI. Pernyataan dan tuntutan ILUNI UI adalah sebagai berikut:

1. Menolak dengan tegas intervensi pada proses penegakan hukum yang sedang berjalan baik dari Pemerintah, DPR ataupun Partai Politik.

2. Menolak semua upaya pelemahan pemberantasan korupsi meliputi dan tidak terbatas pada Hak Angket dan revisi UU KPK.

3. Mendesak KPK untuk menuntaskan proses hukum kasus korupsi e-KTP dengan menetapkan semua pelaku sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa sebagai tersangka dengan segera.

4. Mendesak KPK untuk segera menutaskan proses hukum kasus-kasus korupsi besar lainnya seperti kasus BLBI, Century, Petral, TPPI, Pajak Batu Bara, Pelindo, Reklamasi Teluk Jakarta,
Sumber Waras dan lainnya.

5. Mendesak Presiden RI, Ir. Joko Widodo, untuk mengambil sikap yang tegas dalam melawan upaya pelemahan pemberantasan korupsi dan memimpin terdepan dalam agenda penegakan
hukum pemberantasan korupsi.

Aksi massa antara ILUNI UI, BEM UI dan Gerakan Anti Korupsi (GAK) bersama elemen masyarakat penggiat anti korupsi lainnya akan dilakukan usai Sholat Jumat di halaman depan atau pintu masuk kawasan Gedung DPR RI Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat.

“Aksi bersama yang akan dilakukan oleh ILUNI UI dan BEM UI ini tidak akan berhenti hanya pada Jumat 7 Juli saja, melainkan akan terus berlanjut, sampai pemberantasan korupsi mencapai hasil, yakni tidak lagi ada pejabat negara dan elit politik merampok uang negara,”
ujar Tomy.

Dibuat oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Informasi lebih lanjut dapat
menghubungi Andre Rahadian di 0816898654 atau Eman Sulaeman Nasim di 08121051110.


ILUNI UI 2016 – 2019

“Rumah Kita”