[Press Release Ikatan Alumni Universitas Indonesia] Terkait Pencabutan Pengesahan Akta Badan Hukum Perkumpulan ILUNI UI

  Polemik adanya organisasi yang mendaftarkan diri sebagai perkumpulan ILUNI UI akhirnya selesai dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 15 Agustus 2017 yang mencabut pengesahan perkumpulan ILUNI UI. Organisasi ini didirikan oleh beberapa alumni UI yang merasa tidak puas dengan proses Pemilihan Raya Ketua ILUNI UI pada akhir Juli 2016 yang diikuti oleh…

[PENGUMUMAN]

Kementrian Hukum dan HAM secara resmi mencabut pengesahan pendirian badan hukum PILUNI sejak 15 Agustus 2017. . Hal ini memperjelas status hukum organisasi Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) dan kami mengajak semua alumni UI bergabung untuk memberikan baktinya kepada almamater dan bangsa melalui Ikatan Alumni Universitas Indonesia yang dipimpin oleh Arief Budhy Hardono. *Pengumuman…

[INFORMASI PENGGUNAAN LOGO UI]

  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia. Peraturan tersebut meliputi kewenangan kepada Rektor untuk mengatur penggunaan lambang, hymne dan bendera. Logo dan Nama UI telah terdaftar dan dilindungi sebagai merek No. IDM 0003339468 pada tanggal 24 November 2011, sehingga logo dan nama UI telah dilindungi UU No. 15 Tahun 2001…

[Rilis ILUNI UI] Klarifikasi atas Forum BARA UI dan Isu Radikalisme

Klarifikasi Atas Forum BARA UI dan Isu Radikalisme. Pada hari Senin tanggal 10 Juli, di UI diselenggarakan acara deklarasi gerakan anti-radikalisme oleh kelompok yang menamakan diri Forum Bela Negara Alumni Universitas Indonesia (BARA UI) yang disebut di beberapa media sebagai sebuah forum yang diinisiasi dan didukung oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI). Melalui rilis…

Diskusi Policy Center ILUNI UI: “Solusi Untuk Indonesia”.

Press Release Diskusi Bulanan ILUNI UI Solusi UI untuk Indonesia “Kontroversi RUU Pemilu 2019, Demokrasi Indonesia di Persimpangan Jalan”   Pembahasan RUU Pemilu 2019 masih berjalan alot. Masih ada lima isu krusial yang belum disepakati bersama. Lima isu krusial itu adalah ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, sistem pemilu, sebaran kursi per daerah pemilihan,…

[PRESS RELEASE] ILUNI UI Menolak Intervensi Proses Pemberantasan Korupsi

  “Penggunaan hak angket terkait pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR, 27 April 2017 yang di-inisiasi oleh permintaan Komisi III DPR RI ke KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan mantan Anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani, dikhawatirkan bisa menghambat penuntasan kasus dugaan korupsi…

Dukungan Terhadap Pemberantasan Korupsi dan Tolak Kriminalisasi

Mencermati situasi hukum dan politik negara kita tercinta ini, khususnya terkait dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas korupsi, yang terkesan dipengaruhi oleh kekuatan politik perlawanan para koruptor, dengan ini kami Ikatan Alumni Universitas Indonesia – ILUNI UI menyatakan sikap sebagai berikut; Mendukung penuh keberadaan dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pencegahan dan penindakan korupsi…