ILUNI UI turut hadir dalam acara halah bihalal HIMPUNI (Himpunan Organisasi Alumni PTN Indonesia) pada (21/7) yang bertempat di Gedung Dhanapala, Kementrian Keuangan. Dalam acara tersebut turut dihadirkan alumni baru yang memiliki prestasi dari masing – masing perwakilan PTN.

Universitas Indonesia diwakili oleh Sherley Mega lulusan FH 2013 dengan prestasi sebagai juara 1 Mapres FH 2016, satu dari dua perwakilan Indonesia pada G20 Youth Summit di Berlin, Jerman. Pyan Putro lulusan FE 2012 yang mewakili Universitas Indonesia, pada Konferensi Internasional Pelajar Indonesia 2014 Canberra, Australia, dan Juara satu International Microeconomics Competition, Universitas Padjajaran, Bandung. Dalam kesempatan yang ada turut hadir Menteri Perhubungan, Budi Karya selaku keynote speaker dari acara Halal Bihalal HIMPUNI 2017. Acara ini juga menghadirkan 30 perwakilan dari masing – masing ikatan alumni PTN di Indonesia.

ILUNI UI berharap kedepannya acara seperti ini mampu menjadi satu dari sekian banyak agenda yang mampu mempererat persatuan para alumni PTN seluruh Indonesia. Serta mampu menghasilkan dan memperkenalkan para alumni baru terbaik dari masing – masing PTN.

ILUNI UI 2016 – 2019

“Rumah Kita”

FB: alumni.ui

IG: iluni.ui

Web: iluni.ui.ac.id

Kontak: kontak-iluni@ui.ac.id / 0811-959595-3

 

Press Release

Diskusi Bulanan ILUNI UI
Solusi UI untuk Indonesia

“Kontroversi RUU Pemilu 2019, 
Demokrasi Indonesia di Persimpangan Jalan”

 

Pembahasan RUU Pemilu 2019 masih berjalan alot. Masih ada lima isu krusial yang belum disepakati bersama. Lima isu krusial itu adalah ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, sistem pemilu, sebaran kursi per daerah pemilihan, dan metode konversi suara. Pemerintah dan DPR belum bersepakat untuk beberapa isu. Begitu juga di DPR, mengerucut ke lima opsi dalam membahas lima isu krusial yang belum dicapai kesepakatannya. Berbagai partai masih terbelah dalam menyikapinya.

Padahal, persiapan untuk pemilu 2019 mesti segera dilakukan oleh KPU. Membuka diskusi bulanan ILUNI UI di Jakarta 18 Juli 2017, Herzaky M Putra dari Policy Center ILUNI UI selaku moderator menyampaikan bahwa semakin berlarutnya pembahasan RUU Pemilu 2019 dan lambatnya kesepakatan dicapai, bisa mempengaruhi proses persiapan dan kualitas Pemilu 2019. Padahal, Pemilu 2019 merupakan salah satu langkah penting dalam menentukan masa depan bangsa ini.

Dalam diskusi tersebut, Prof Satya Arinanto, pakar hukum Universitas Indonesia, menyatakan kalau RUU Pemilu 2019 bukan merupakan satu-satunya RUU Pemilu yang belum diselesaikan. Berdasarkan prolegnas sejak 2014, baru 37 RUU yang disahkan menjadi UU, dari total 187 RUU. Ini setara dengan 19%, padahal masa jabatan Presiden Joko Widodo sudah mencapai 50% masa jabatan. Banyak RUU yang berkaitan dengan permasalahan bangsa, menunggu untuk diselesaikan, bukan hanya RUU Pemilu 2019.

Khusus RUU Pemilu 2019, pemerintah bersama DPR seharusnya sudah mempersiapkan ini sejak 2014, begitu palu pelaksanaan pemilihan umum presiden dan legislatif secara serentak diketok oleh Mahkamah Konstitusi pada awal tahun 2014.
Ini mengingat putusan MK itu berimplikasi pada perubahan budaya hukum masyarakat kita dalam melaksanakan pemilu dan masyarakat Indonesia belum memiliki pengalaman dalam pelaksanaan pilpres dan pileg serentak, maka tentunya memerlukan waktu yang tidak sebentar dalam mempersiapkan infrastruktur politik persiapan pemilu serentak di 2019.
Seharusnya Presiden Joko Widodo memahami hal ini begitu beliau terpilih. Demikian menurut Titi Anggraini,
Executive Director Perludem, masih dalam diskusi Iluni UI.

Sayangnya, pemerintahan saat ini sepertinya gagap dalam merespon amanah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Baru pada tahun 2016, RUU Pemilu 2019 masuk dalam program legislasi nasional. Pembahasannya pun baru dimulai di awal tahun 2017, lanjut Titi.

Berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden, A. Riza Patria, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra menyatakan kalau partainya konsisten dengan pilihan ambang batas pencalonan presiden 0%. Ada tiga alasan yang mendasarinya. Pertama, penentuan ambang batas pencalonan presiden di luar 0%, berapapun angkanya, bertentangan dengan amanat konstitusi, dan jika penentuannya berdasarkan perolehan suara pada saat pemilu 2014, sama saja seperti menggunakan tiket bioskop yang sama dua kali (untuk tahun 2014 dan 2019). Kedua, untuk membangun demokrasi, kita perlu membangun budaya kontestasi. Sedangkan dengan adanya batasan tertentu (selain 0%), pilihan calon presiden bakal sangat terbatas. Ini sama saja membelenggu demokrasi. Ketiga, berdasarkan Undang-Undang Dasar, yang berhak mengajukan calon presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Sedangkan saat ini, yang terlihat cukup ngotot dalam menggolkan ambang batas pencalonan presiden 20% kursi DPR adalah pemerintah. Ini mengundang pertanyaan besar.

Sedangkan menurut Fandi Utomo, anggota DPR RI dari Partai Demokrat, keinginan untuk melakukan penyederhanaan parlemen dan penguatan sistem presidensiil sebenarnya sangat ditentukan oleh 4 variabel di luar ambang batas pencalonan presiden, yaitu variabel ambang batas parlemen, sistem pemilu, sebaran kursi per daerah pemilihan, dan metode konversi suara. Keinginan tersebut tidak tercermin dalam opsi yang diajukan pemerintah, yaitu opsi A.
Masih menurut Fandi, pengaturan ambang batas pencalonan presiden dengan menggunakan hasil pemilu 2014 juga tidak relevan. Pengaturan dapat dilakukan pada ketentuan “partai atau gabungan partai” seperti apa yang berhak mengajukan calon presiden, tanpa mengaitkan dengan perolehan suara legislatif pemilu 2014.

Dani M. Akhyar, Direktur Utama Lembaga Riset dan Konsultan Manilka, menyatakan publik memiliki persepsi negatif kepada partai politik, berkaitan dengan proses pembahasan RUU Pemilu 2019. Hal ini karena menurut mereka, partai politik dalam memilih opsi ambang batas pencalonan presiden, hanya memperjuangkan kepentingannya masing-masing, bukan untuk kepentingan rakyat ataupun bangsa. Di sisi lain, publik memiliki persepsi positif atas ambang batas pencalonan presiden sebesar 0%, karena menurut publik, hal ini bakal memberikan alternatif baru dalam kepemimpinan nasional.

Argumen pemerintah berkaitan ambang batas pencalonan presiden juga dikritisi Titi Anggraini. Pemerintah mengajukan opsi 20% kursi DPR untuk ambang batas pencalonan presiden dengan tujuan konsolidasi sistem pemerintahan presidensial. Menurut Titi, hal ini tidak tepat, mengingat konsolidasi sistem pemerintahan presidensial telah ada jawabannya dalam konstitusi. Persyaratan presiden terpilih harus mencapai 50%+1, dan pemilihnya harus berasal dari minimal dua pertiga provinsi, secara otomatis akan mengonsolidasi sistem pemerintahan presidensiil. Presiden terpilih bakal mendapatkan suara lebih dari setengah jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Jika memang banyak calon presiden yang diajukan, dan tidak ada calon yang mendapatkan suara 50%+1, maka konsolidasi secara alamiah akan terjadi di putaran 2, dengan hanya dua calon yang bertarung.

Jika memang lima isu krusial dalam RUU Pemilu 2019 harus diputus melalui voting, Titi berharap voting dilakukan secara terbuka, bisa diakses publik, bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekedar hasil transaksi politik.

 

Salam Demokrasi,
Pengurus Pusat
Ikatan Alumni (ILUNI) UI 2016-2019
http://iluni.ui.ac.id/

 

Contact person:
Ivan Ahda
Head of Communication Center ILUNI UI
M : +62 811-2030-230
E : ivan.ahda@alumni.ui.ac.id / kontak-iluni@ui.ac.id

FB: alumni,ui

IG: iluni,ui

ILUNI UI 2016 – 2019

“Rumah Kita”

 

Terima kasih kepada 3000 peserta BNI UI Half Marathon 2017!

 

Berkat Anda semua, kami berhasil menghimpun donasi Dana Abadi sebesar 200juta rupiah. Dana yang telah terkumpul, nantinya akan digunakan untuk beasiswa bagi para mahasiswa di Universitas Indonesia.Terima kasih sekali lagi, karena Anda juga telah membantu sebagian dari target UI menghimpun Dana Abadi sebesar 10Trilliun Rupiah. Karena tiap langkah lari Anda adalah bagian dari harapan Universitas Indonesia bagi Indonesia.

 

Nantikan update kami selanjutnya, dan sampai jumpa di waktu berikutnya!

#kegiataniluniui #iluniui #bniuihm #BNIUIHM2017

**simak lebih banyak foto di: http://potretq.com

http://bit.ly/UIHMPart1

http://bit.ly/RPCUIHM1

ILUNI UI 2016 – 2019
“Rumah Kita”

Masih ingat dengan acara Halal Bihalal ILUNI UI kemarin?

Sabtu,(15/7) di Gedung Mina Bahari 3. ILUNI UI melaksanakan halal bihalal dengan para alumni serta disambut oleh ibu Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan.

ILUNI UI mengucapkan terima kasih banyak kepada para alumni yang telah hadir, semoga acara halal bihalal kali ini menjadi satu dari sekian banyak hal yang mampu mempererat tali silahturrahmi kita.

#kegitaniluniui #iluniui #halalbihalal

ILUNI UI 2016 – 2019
“Rumah Kita”

Page 3 of 6« First...2345...Last »