Masih ingat dengan acara Halal Bihalal ILUNI UI kemarin?

Sabtu,(15/7) di Gedung Mina Bahari 3. ILUNI UI melaksanakan halal bihalal dengan para alumni serta disambut oleh ibu Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan.

ILUNI UI mengucapkan terima kasih banyak kepada para alumni yang telah hadir, semoga acara halal bihalal kali ini menjadi satu dari sekian banyak hal yang mampu mempererat tali silahturrahmi kita.

#kegitaniluniui #iluniui #halalbihalal

ILUNI UI 2016 – 2019
“Rumah Kita”

KPK memang tidak sempurna, tetapi masih jadi lembaga dengan kinerja yang masih dipercaya masyarakat sampai saat ini. Intervensi proses hukum melalui Pansus Hak Angket KPK oleh DPR, bukanlah proses penguatan KPK tapi pelemahan!

ILUNI UI bersama BEM UI, BEM Se-UI melaksanakan aksi dan audiensi secara berturut – turut pada, Jumat (7/7) bertempat di depan Gedung DPR dan Jumat (14/7) di Gedung KPK. Dalam aksi yang pertama, kami mengecam DPR dan menolak adanya Hak Angket. Sementara dalam aksi yang kedua, kami hadir untuk memberikan semangat mendukung pemberantasan korupsi di NKRI.

Berikut ILUNI UI lampirkan pernyataan sikap dari ILUNI UI, dan kajian dari BEM UI dan BEM FHUI:

Kajian BEM FHUI: http://bit.ly/2tl5fe1

Kajian BEM UI: http://bit.ly/KertasPosisiBEMUI-KPK

Simak juga kumpulan jejak media dari Aksi Bersama ILUNI UI dan BEM UI:

 

Link Berita Aksi Mahasiswa UI di KPK 7 Juli 2017

 

Link Berita Aksi Mahasiswa UI di KPK 14 Juli 2017

  1. https://www.google.co.id/amp/s/app.kompas.com/amp/nasional/read/2017/07/14/15413291/keluar-dari-gedung-kpk-mobil-novanto-dikerumuni-mahasiswa-ui
  2. http://nasional.kompas.com/read/2017/07/14/17131711/temui-pimpinan-kpk-mahasiswa-dan-iluni-ui-tolak-hak-angket
  3. https://www.publica-news.com/berita/hukum/2017/07/14/11047/keluar-kpk-mobil-setnov-digeruduk-mahasiswa-ui-.html
  4. http://m.harianjogja.com/baca/2017/07/14/korupsi-e-ktp-dikepung-mahasiswa-setya-novanto-tinggalkan-gedung-kpk-833627
  5. http://nasional.kini.co.id/2017/07/14/24086/usai-diperiksa-kpk-mahasiswa-teriaki-setya-novanto
  6. http://skalanews.com/detail/korupsi/291955-Mobil-Setya-Novanto-Dihadang-Mahasiswa-UI
  7. https://tirto.id/mobil-setnov-dikerumuni-mahasiswa-ui-usai-diperiksa-kpk-csJf
  8. http://m.viva.co.id/berita/politik/935499-usai-diperiksa-kpk-novanto-langsung-dikerumuni-mahasiswa
  9. http://m.bisnis.com/kabar24/read/20170714/16/671603/setya-novanto-tinggalkan-kpk
  10. http://m.metrotvnews.com/read/2017/07/14/729447/ketika-novanto-bertemu-pedemo-pendukung-kpk
  11. http://www.beritasatu.com/hukum/441555-bem-dan-iluni-ui-desak-dpr-bubarkan-pansus-hak-angket.html
  12. http://www.jawapos.com/read/2017/07/14/144216/usai-bertemu-pimpinan-kpk-bem-ui-yakin-setnov-bakal-jadi-tersangka
  13. http://www.jawapos.com/read/2017/07/14/144211/usai-6-jam-diperiksa-kpk-setya-novanto-disambut-bem-ui-tangkap
  14. http://www.jawapos.com/read/2017/07/14/144200/bem-ui-tangkap-tangkap-tangkap-novanto-sekarang-juga
  15. http://m.rilis.id/bem-ui-unjuk-rasa-tolak-pansus-sekalian-klarifikasi-perpecahan.html
 —
ILUNI UI 2016 – 2019
“Rumah Kita”

Untuk Anda para alumni UI yang masih merasakan euforia #BNIUIHM2017, masih ingat saat pengambilan Racepack yang bersamaan dengan Press Conference #BNIUIHM2017 ?

Mari flashback kembali!

“Penggunaan hak angket terkait pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR, 27 April 2017 yang di-inisiasi oleh permintaan Komisi III DPR RI ke KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan mantan Anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani, dikhawatirkan bisa menghambat penuntasan kasus dugaan korupsi e-KTP yang sedang ditangani oleh KPK,” ujar
Ketua Umum ILUNI UI Arief Budhy Hardono kepada Pers, Kamis (6/7) di Jakarta. Ketua Umum ILUNI UI Arief Budhy Hardono didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) ILUNI UI Andre Rahadian dan Ketua ILUNI UI Tomy Suryatama.

Lebih lanjut Tomy menjelaskan, selain penggunaan dasar hukum dan proses penetapannya yang masih kontroversial, pengguliran Hak Angket di saat proses hukum pemeriksaan kasus korupsi e-KTP sedang berlangsung juga dinilai bisa mengarah kepada tindakan “obstruction
of justice” (menghalang-halangi proses penegakan hukum) dan dapat ditenggarai sebagai bagian dari serangan balik oleh koruptor untuk melemahkan KPK.

Kasus e-KTP yang merupakan kasus korupsi terbesar yang pernah ditangani oleh KPK baik dari segi jumlah (merugikan negara hingga Rp 2.3 triliun) maupun keterlibatan penyelenggara negara dan elite politik yang sudah diselidiki sejak 3 tahun terakhir ini.

Dalam dakwaan Jaksa tercantum nama-nama besar mulai mulai dari anggota, pejabat Kementerian hingga beberapa korporasi diduga ikut menerima aliran dana korupsi e-KTP. Sejumlah nama yang diduga menerima uang, saat ini ada yang masih menjadi Ketua DPR, anggota DPR, kepala daerah, bahkan menjadi menteri anggota kabinet. Pengusutan kasus ini
secara tuntas dengan menjerat semua aktor dan jaringan yang terlibat, hingga membongkar modus yang dilakukan dalam mega korupsi e-KTP merupakan tonggak sejarah penting dalam agenda pemberantasan korupsi bangsa ini.

Di tempat yang sama Sekjen ILUNI UI Andre, menambahkan untuk memastikan kasus korupsi e-KTP dan kasus-kasus besar lainnya dapat dituntaskan oleh KPK tanpa intervensi dari pihak mana pun, ILUNI UI dan BEM UI melakukan Aksi Bersama dengan tema “Tolak Intervensi,
Berantas Korupsi !” tanggal 7 Juli 2017 di DPR RI. Pernyataan dan tuntutan ILUNI UI adalah sebagai berikut:

1. Menolak dengan tegas intervensi pada proses penegakan hukum yang sedang berjalan baik dari Pemerintah, DPR ataupun Partai Politik.

2. Menolak semua upaya pelemahan pemberantasan korupsi meliputi dan tidak terbatas pada Hak Angket dan revisi UU KPK.

3. Mendesak KPK untuk menuntaskan proses hukum kasus korupsi e-KTP dengan menetapkan semua pelaku sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa sebagai tersangka dengan segera.

4. Mendesak KPK untuk segera menutaskan proses hukum kasus-kasus korupsi besar lainnya seperti kasus BLBI, Century, Petral, TPPI, Pajak Batu Bara, Pelindo, Reklamasi Teluk Jakarta,
Sumber Waras dan lainnya.

5. Mendesak Presiden RI, Ir. Joko Widodo, untuk mengambil sikap yang tegas dalam melawan upaya pelemahan pemberantasan korupsi dan memimpin terdepan dalam agenda penegakan
hukum pemberantasan korupsi.

Aksi massa antara ILUNI UI, BEM UI dan Gerakan Anti Korupsi (GAK) bersama elemen masyarakat penggiat anti korupsi lainnya akan dilakukan usai Sholat Jumat di halaman depan atau pintu masuk kawasan Gedung DPR RI Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat.

“Aksi bersama yang akan dilakukan oleh ILUNI UI dan BEM UI ini tidak akan berhenti hanya pada Jumat 7 Juli saja, melainkan akan terus berlanjut, sampai pemberantasan korupsi mencapai hasil, yakni tidak lagi ada pejabat negara dan elit politik merampok uang negara,”
ujar Tomy.

Dibuat oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Informasi lebih lanjut dapat
menghubungi Andre Rahadian di 0816898654 atau Eman Sulaeman Nasim di 08121051110.


ILUNI UI 2016 – 2019

“Rumah Kita”