Salah satu hal yang terpenting dalam momen pemilihan umum adalah pengawasan dari seluruh pihak. Cita-cita menuju pemilihan yang demokratis tidak akan terwujud tanpa adanya pengawasan yang ketat oleh berbagai pihak, terutama masyarakat. Untuk itu, ILUNI UI hadir di tengah momen yang berharga ini demi masa depan demokrasi di Indonesia, khususnya di ibukota.

Salah satu bentuk kehadiran ILUNI UI dalam pengawasan terhadap Pilkada Jakarta adalah mengadakan berbagai bentuk kegiatan. Pada putaran pertama lalu, ILUNI UI bersama ILUNI FT UI, ILUNI FIB UI, BEM UI, dan BEM FT UI telah melakukan pemantauan di 133 TPS di berbagai wilayah di Jakarta.

Dari pemantauan tersebut ditemukan fakta bahwa telah terjadi berbagai macam bentuk pelanggaran. Surat suara yang kurang, petugas yang kurang profesional, dan dugaan politik uang menjadi elemen yang ditemukan oleh tim. Hal ini membuktikan bahwa masih terdapat banyak potensi pelanggaran yang dapat terjadi di putaran kedua.

Di dalam putaran kedua ini, salah satu hal yang ILUNI UI lakukan adalah membuat diskusi mingguan untuk membahas berbagai isu seputar Pilkada DKI. Pada kesempatan yang pertama, diskusi yang diadakan pada tanggal 23 Maret 2017 membahas seputar fakta dan data di lapangan terkait dengan potensi pelanggaran dan kecurangan.

 

Permasalahan DPT

Penyelenggaraan pilkada putaran pertama kemarin bukan tanpa masalah. Banyak kritik yang dialamatkan kepada penyelenggara. Padahal, Pilkada di Indonesia merupakan pilkada paling mahal karena undang-undangnya telah berganti sebanyak enam kali. Mulai dari UU Nomor 32 Tahun 2004 hingga UU Nomor 10 Tahun 2016.

Permasalahan paling utama adalah terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Di dalam diskusi ILUNI UI tersebut, paling tidak ada tiga faktor yang terkait permasalahan DPT dan DPTb.

Pertama, faktor dari penyelenggara. Dalam konteks ini, penyelenggara menganggap bahwa pemilih yang tidak membawa formulir C6 telah otomatis masuk ke dalam DPTb. Padahal, bisa jadi nama yang bersangkutan telah ada dalam DPT dan tidak perlu lagi menggunakan formulir C6. Pun, perlu diingat bahwa formulir C6 ini hanyalah surat pemberitahuan, bukan sebagai tanda apakah pemilih terdaftar di DPT atau tidak.

Contohnya adalah di Jakarta Selatan. Di kawasan tersebut, terdapat sekitar 46 ribu DPTB. Ternyata setelah ditelusuri, yang namanya tercantum hanya sekitar 13 ribu, sedangkan 33 ribu lainnya merupakan suara ganda. Ini dilakukan karena ternyata petugas KPPS memasukkan pemilih yang tidak membawa C6 ke kelompok DPTB meski namanya sudah tercantum dalam DPT.

Selain itu, penyelenggara juga dinilai kurang profesional dalam mendistribusikan formulir C6. Bahkan, di salah satu wilayah di Warakas, ada ketua RT yang menyobek formulir C6 tersebut karena mengira nama yang dituju tidak ada ditempat. Masalah kemudian hadir ketika warga yang formulir C6 telah disobek tersebut hadir di TPS dan dimasukkan ke dalam DPTb. Inilah juga yang menyebabkan terjadinya daftar pemilih ganda.

Kedua, adanya konsentrasi pemilih pada wilayah tertentu. Tempat yang paling rentan dijadikan konsentrasi pemilih adalah wilayah apartemen atau rumah susun. Fakta di lapangan, banyak pemilih yang masuk DPTb yang mengantre panjang untuk memberikan hak pilihnya.

Kondisi ini juga tidak jarang membuat surat suara di TPS tersebut tidak mencukupi. Padahal, menurut Keputusan KPUD Jakarta No. 57/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2017, tidak ada pembatasan DPTb di setiap TPS. Contohnya adalah TPS 9 Cengkareng Barat yang memiliki total 136 DPTb dalam satu TPS. Apabila ada DPTb yang belum mendapatkan surat suara, maka KPPS setempat akan mengarahkan kepada TPS lain.

Faktor ketiga yang memengaruhi DPT dan DPTb adalah adanya fluktuasi jumlah penduduk DKI Jakarta. Jumlah penduduk yang diambil berdasarkan dengan data dari dukcapil ternyata banyak yang tidak selaras dengan data pemilih. Bahkan, ditemukan pula NIK yang sama pada orang yang berbeda.

Perbedaan jumlah pemilih ini juga ditentukan oleh jumlah penduduk DKI yang telah pindah ke luar DKI dan pemilih di rutan atau lapas. Selain itu, keseuaian data pemilih dengan data kependudukan juga dapat dilihat dari Kartu Keluarga yang dikeluarkan. Faktanya, telah ditemukan KK yang terdiri dari kurang lebih 15 orang. Tentu, ini akan menimbulkan tanda tanya dan juga menjadi dasar pembenar ketika ada pemilih yang belum terdaftar di DPT.

 

Aktor dan Model Kecurangan

Pada diskusi tersebut, Ketua KPUD menyebutkan setidaknya ada empat aktor yang menyebabkan pelanggaran terjadi. Para aktor tersebut adalah pihak penyelenggara, peserta, pemilih, dan para penyandang dana.

Dari segi penyelenggara, telah disebutkan beberapa potensi pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran yang paling sering dilakukan adalah mulai dari pra-pemilihan hingga hari-H pemilihan. Model pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara lebih mengarah kepada teknis penyelenggara seperti kesalahan dalam memasukkan total suara, pencatatan di C1 yang tidak sesuai dengan C1 plano, dan juga penyelenggara yang tidak netral karena mengikuti kampanye salah satu pasangan calon.

Dari segi pemilih, potensi pelanggaran yang terjadi adalah adanya intimidasi terhadap pemilih lainnya untuk memilih salah satu calon. Lalu ada juga penyalahgunaan formulir C6 yang bukan haknya sebagaimana kasus yang ditemukan di Kalibata. Akhirnya, di TPS tersebut diadakan pemilihan ulang. Menariknya, kasus tersebut seolah disetujui oleh seluruh unsur yang ada di TPS.

Dari segi peserta, pelanggaran yang dilakukan adalah sekitar politik uang. Hal yang dilakukan kebanyakan adalah dengan pemberian Sembako atau bahan makanan lainnya. Kampanye model ini dilakukan bukan oleh pasangan calon, melainkan oleh tim suksesnya yang tidak resmi atau bahkan lawan politiknya.

Aktor terakhir adalah penyandang dana. Penyandang dana mempunyai kepentingan dalam pilkada ini karena terkait dengan proyek yang nantinya diberikan kepadanya bila pasangan yang didukung telah resmi menjabat. Bahkan, dalam pilkada di salah satu daerah di Jawa, pilkada dijadikan ajang perjudian oleh para penyandang dana ini. Maka, menjadi penting bagi para pasangan calon untuk tidak menjanjikan sesuatu kepada para penyandang dana tersebut.

Selain keempat aktor yang telah disebutkan, dalam melihat potensi pelanggaran juga perlu melihat dari keempat dimensi. Pertama, dimensi dari aktornya. Kedua, terkait sistem yang digunakan dalam pilkada. Ketiga, dimensi manajemen pilkada, dan keempat adalah dimensi dari penegakan hukum pilkada.

 

Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Salah satu hal yang membanggakan dalam penyelenggaraan pilkada DKI putaran pertama lalu adalah tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Tidak dapat dipungkiri, Pilkada DKI 2017 ini merupakan magnet yang luar biasa bagi masyarakat. Tingkat partisipasi pada putaran pertama yang lalu mencapai angkat 75.75%. Padahal, pada 2012 hanya mencapai 63% untuk putaran pertama, dan 66% untuk putaran kedua. Dibandingkan dengan pilpres 2014 yang hanya 70%, angka partisipasinya juga terbilang tinggi.

Tingkat partisipasi yang tinggi ini merupakan dua sisi mata pedang. Di satu sisi, tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi merupakan salah satu prestasi bagi penyelenggara. Ini membuktikan bahwa masyarakat peduli dengan suksesi kepemimpinan di Jakarta, di luar isu panas yang menghiasi penyelenggaraan.

Di sisi lain, peningkatan partisipasi masyarakat ini perlu diantisipasi dengan baik oleh penyelenggara negara. Semakin meningkat, tentu potensi pelanggaran yang terjadi juga semakin meningkat. Potensi ini semakin meningkat dengan masih bermasalahnya DPT sehingga DPTb semakin banyak yang membuat partisipasi masyarakat kurang terfasilitasi dengan baik.

Selain itu, pada putaran pertama lalu banyak ditemukan pengerahan pemilih pada daerah tertentu. Masih banyak juga pendukung yang melanggar dengan cara politik uang, lalu adanya intimidasi, dan lainnya.

Partisipasi yang tinggi ini merupakan hal yang baik bagi proses demokrasi di Jakarta. Penyelenggara harus mampu memfasilitasi dengan baik animo yang tinggi ini. Hal ini karena di dalam diskusi ILUNI UI, terungkap fakta bahwa masih terdapat penyelenggara yang membatasi hak pilih warga. Pembatasan ini baik karena kertas suara yang kurang, atau warga yang tidak mendapatkan formulir C6.

 

Jika Bukan Kita, Siapa Lagi?

Melihat berbagai perkembangan yang terjadi, maka Pilkada putaran kedua merupakan momen yang baik untuk menjadi contoh bagaimana demokrasi yang baik di Indonesia. Seluruh pihak harus terlibat dengan baik. Penyelenggara harus mampu menjaga integritas, profesionalitas, dan netralitasnya.

Pihak peserta juga harus mampu menjadi pihak yang memberikan pendidikan politik yang baik. Jangan lagi ada ujaran kebencian ataupun berita hoax yang mengemuka dalam berbagai kampanye. Pemilih justru harus disuguhkan dengan perang gagasan dari para calon untuk membangun Jakarta.

Tidak kalah penting adalah peran pengawasan. Pengawasan kepada pilkada ini harus mampu melibatkan seluruh pihak, terutama masyarakat. Tidak semua pelanggaran tidak dapat diketahui oleh Bawaslu DKI atau panwas setempat bila tidak ada laporan dari masyarakat. Oleh karena itu, bentuk paling efektif dari pengawasan adalah ketika masyarakat hadir untuk mengawasi penyelenggaraan.

Kehadiran ILUNI UI menjadi pelecut bagi civil society lainnya untuk dapat berkontribusi dalam pengawalan pelaksanaan Pilkada DKI. Harapannya, agar masyarakat semakin aktif untuk melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu. Bila bukan kita yang bergerak mengawasi, lalu siapa lagi?

 

Oleh:

Ghunarsa Sujatnika

Peneliti Pusat Studi Hukum Tata Negara UI

(Tim ILUNI UI Kawal Pilkada DKI Jakarta)